Hasil Negatif, Ratusan PNS di Banyuwangi Jalani Test Urine Mendadak

 

19-04-2016 | Oleh : Bidang Kesejahteraan Rakyat & Pemerintahan

Banyuwangi - Ratusan pejabat dan PNS di jajaran Pemkab Banyuwangi hari ini secara mendadak wajib menjalani tes urine untuk memastikan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Hasilnya, negatif.

Selepas pengarahan dari Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Banyuwangi, Slamet Karyono, ratusan PNS digiring mendadak ke ruang Rempeng Jogopati. Pengawalan ketat dari Satnarkoba Polres Banyuwangi dan Satpol PP mengawasi selama giat berlangsung.

"Agendanya kita undang untuk upacara, pengarahan, tapi mendadak kita bikin test urine narkoba. Ada 170 orang mulai dari Sekda, Asisten Pemerintahan, Kepala Dinas hingga perangkat di kelurahan ikuti pemeriksaan ini. Dan hasilnya negatif," ujar Sekkab Slamet Karyono ditemui detikcom di Aula Rempeg Jogopati Pemda Banyuwangi, Senin (18/4/2016).

Dalam test urine ini ada beberapa pejabat struktural yang berhalangan hadir lantaran tugas luar kota. Antara lain, Wabup Yusuf Widiatmoko, Kadis PU Bina Marga Mujiono dan Kadis Pertamanan dan Kebersihan Arief Setiawan. Namun Sekkab menegaskan jika personil yang tidak hadir akan dilakukan pemeriksaan susulan.

"Ya yang bersangkutan (Wabup Yusuf Widiatmoko, Kadis PU Bina Marga Mujiono dan Kadis Pertamanan dan Kebersihan Arief Setiawan) sedang dinas luar kota, nanti menyusul langsung di koordinir oleh Dinas Kesehatan," imbuhnya.

Wakapolres Banyuwangi, Kompol M. Yusuf Usman menambahkan, pelaksanaan tes urine para pejabat dan PNS yang bertugas di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran pemkab dilakukan mengantisipasi dalam penyalahgunaan narkoba.

Sebab, peredaran narkoba di Banyuwangi diduga sudah merambah berbagai lapisan masyarakat, termasuk PNS. Pelaksanaan tes urine serupa akan dilaksanakan Polres Banyuwangi secara acak di beberapa instansi hingga 19 April mendatang. Dalam waktu dekat, seluruh hasil tes urine ini akan diumumkan dengan terbuka.

"Upaya kita memberantas narkoba di lingkup unsur pemerintahan dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan zero narkoba. Jika ada yang positif ada pihak inspektorat Pemkab yang akan menindak secara kelembagaan dan unsur kepolisian akan menidak dari sisi hukum," tandasnya.
(fat/detiknews)(rzl)