Smart Kampung, Agar Pelayanan Publik Tetap Ciamik di Tengah Moratorium PNS

 

20-04-2016 | Oleh : Bidang Kesejahteraan Rakyat & Pemerintahan

Banyuwangi - Keterbatasan tidak selayaknya jadi alasan untuk tidak maju. Karena masalah pasti ada solusinya. Seperti di Banyuwangi, dengan keterbatasan SDM akibat moratorium PNS, maka lahir lah ide memanfaatkan teknologi.

Smart kampung namanya. Program ini kampung diproyeksikan di 189 desa layaknya jalan tol bagi warga untuk kepengurusan pelayanan kesehatan, administrasi kependudukan dan Unit Gawat Darurat (UGD) kemiskinan. Pelayanan ini memberikan karpet merah bagi warga tak mampu untuk mendapatkan respons cepat dari petugas pemerintahan.

"Seperti jalan tol dalam memberikan kesempatan dan pelayanan pada warga sampai di tingkat desa. Kades diminta memberikan respons cepat dalam pelayanan masyarakat. Dengan smart kampung pelayanan ini betul-betul masyarakat khususnya warga miskin terbantu," jelas Ketua Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi (Askab), Agus Tarmidi ketika dijumpai detikcom di ruang kerja Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Selasa (19/4/2016).

Agus mencontohkan smart kampung dalam layanan aplikasi teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) di Banyuwangi dibikin terkoneksi ke sistem lintas sektoral. Ada jaringan internet dan intranet di Banyuwangi yang menghubungkan desa/kelurahan, kecamatan, dan dinas/badan. Termasuk di dalamnya ada keterhubungan antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit.

Meski saat ini smart kampung baru  beroperasi di beberapa desa di Banyuwangi, kata Agus, dalam 15 hari ke depan Askab sedang mengebut kesiapan infrastruktur IT agar bisa terkoneksi di seluruh desa di Banyuwangi. Secara prinsip, Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dibuka seluasnya untuk kegitan pembangunan desa, pembangunan pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dalam regulasinya kesiapan pengadaan infrastruktur TIK bisa mengambil dari kedua dana tersebut.

"Kebutuhan belanja TIK itu tidak masalah, regulasinya jelas, sesuai dengan peruntukannya. Ada 189 desa yang kita kebut infrastruktur TIK dan ini melibatkan banyak pihak. Tujuannya ya supaya masyarakat terlayani dengan baik," papar Agus.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mendorong penggunaan untuk meningkatkan pelayanan publik hingga pelosok. Bagi Banyuwangi infrastruktur TIK menjadi perhatian penting. Infrastruktur tidak hanya fisik seperti, jalan, jembatan, pelabuhan, jalur kereta api, dan bandara. Tapi juga infrastruktur teknologi informasi.

Struktur pelayanan TIK dirancang supaya sektor publik makin relevan, terlebih lagi setiap tahun ada ratusan PNS yang pensiun. Jika tidak diimbangi dengan penguatan TIK, maka bisa jadi pelayanan publik akan tidak seimbang. Ia dengan tegas menyatakan jika tak mau lagi mendengar alasan bahkan keluhan warga yang tidak tertangani. Baik keluhan kemiskinan dan kesehatan.

"Pemerintahan  mencanangkan untuk moratorium PNS. Tiap tahun PNS yang pensiun ada ratusan, bahkan ribuan, di sisi lain sudah tak boleh terima PNS lagi. Jadi penguatan TIK di sektor publik ini makin relevan.  Kalau tidak diimbangi dengan penguatan TIK, bisa kewalahan dalam melayani publik," kata Anas.

Masa depan peradaban kemajuan daerah, sambung Anas, salah satunya ditentukan oleh pengembangan broadband. Menurutnya setiap pertumbuhan 10 persen infrastruktur broadband, akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,8 persen.

"Teknologi informasi (TI) ini penting untuk memacu peningkatan pelayanan publik. Daerah maju antara lain karena digitalisasi. Dengan TI, kita bisa efisien. Bisnis jadi mudah. Cari ilmu gampang. Promosi wisata efektif. Akhirnya kesejahteraan meningkat," paparnya.

Berbagai terobosan dilakukan Anas. Tak heran, Banyuwangi termasuk daerah yang cukup menonjol. Padahal, awalnya daerah di ujung timur Jawa itu bisa dikatakan nol. Berkat kesuksesannya menata daerah, Anas disebut-sebut layak maju ke Pigub DKI.

Selain dia, ada beberapa ada beberapa kepala daerah yang dinilai berhasil memimpin diantaranya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo, Bupati Bojonegoro Suyoto, Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, dan Wali Kota Pangkal Pinang Irwansyah.

Memang tak semuanya menyatakan siap maju Pilgub DKI, namun prestasi mereka memimpin daerah menjadi nilai plus jika maju ke jenjang lebih tinggi. Siapa bakal jadi cagub DKI terbaik?


(fat/try/detiknews)(rzl)