Kementerian PUPR Akan Gelar Pameran Perumahan Rakyat Di Banyuwangi

 

05-10-2016 | Oleh : Sekretariat

BANYUWANGI - Banyuwangi mendapat kehormatan dari kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kementerian yang dipimpin Basoeki Hadimoeljono tersebut bakal menggelar Pameran Rumah Rakyat di Bumi Blambangan dalam waktu dekat.

Pameran rumah rakyat itu direncanakan di gelar di Gedung Seni Budaya (Gesibu) Blambangan pada 14 Oktober sampai 19 Oktober 2016 mendatang. Oleh karena itu, tim Kementerian PUPR berkunjung ke Banyuwangi kemarin (4/10).

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan  Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR, Budi Hartono, mengatakan pameran rumah rakyat ini untuk mempercepat realisasi program satu juta rumah yang telah dicanangkan Predisen Joko Widodo pada 5 April 2015 tahun lalu.

Sebanyak 30 pengembang perumahan bersubsidi dan perbankan akan turut serta dalam pameran tersebut. Dikatakan, tahun ini Kementerian PUPR bakal menggelar pameran perumahan rakyat di empat kabupaten dan kota, salah satunya di Kabupaten Banyuwangi.

"Karena kami melihat ada tren kemajuan perekonomian di Banyuwangi akhir-akhir ini, sehingga pusat memilih Banyuwangi," ujarnya saat bertemu Bupati Abdullah Azwar Anas di Kantor Pemkab kemarin. Program sejuta rumah merupakan program  pembangunan rumah subsidi yang bisa dibeli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan fasilitas likuiditasi pembiayaan perumahan (FLPP).

Masyarakat yang mendapat fasilitas ini akan mendapat sejumlah keuntungan, diantaranya uang muka kredit pemilikan rumah (KPR) yang lebih ringan, yakni hanya satu persen dari harga rumah. Budi menambahkan, fasilitas KPR FLPP ini menawarkan banyak manfaat.

Masyarakat bisa membeli rumah dengan suku bunga hanya 5 persen per tahun dan jangka waktu pelunasannya hingga 20 tahun. Sebelum program sejuta rumah diluncurkan April tahun lalu, imbuhnya, suku bunga KPR FLPP sebesar 7,25 persen per tahun.

"Penurunan suku bunga ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kalau dihitung-hitung ini ringan sekali. Jangka waktunya panjang, bunganya juga rendah. Jadi semua masyarakat di harapkan bisa menjangkau membeli rumah sendiri. Dibanding uang dibuat mengkontrak atau sewa rumah, mending dibuat bayar cicilannya," paparnya.

Budi juga mengeluarkan angka backlog (keseniangan antara  jumlah rumah terbangun dengan jumlah kebutuhan masyarakat) perumahan rakyat secara nasional. Saat ini angka backlog rumah nasional telah turun dari tahun 2010 sebanyak 13,5 juta menjadi 11,4 juta pada 2015. Seiring itu,  persentase masyarakat yang menghuni rumah sendiri meningkat 78 persen pada 2010 menjadi 82,63 persen di tahun 2015. "Karena kalau dilihat masalah backlog adalah masalah keterjangkauan (accessibility). Hal ini disebabkan harga KPR terus naik namun tidak disertai dengan peningkatan pendapatan masyarakat yang sesuai dengan kenaikan tersebut.

Sehingga daya belinya turun, maka untuk meningkatkan keterjangkauan salah satunya dengan menurunkan suku bunga, sehingga daya beli masyarakat juga naik," tuturnya. Fasilitas lain yang diberikan pemerintah melalui skema FLPP ini adalah jaminan asuransi rumah, mulai asuransi jiwa hingga kebakaran.

Keuntungan lainnya dari fasilitas ini, masyarakat akan mendapatkan bantuan uang muka dari pemerintah sebesar Rp 4 juta. Sedangkan untuk PNS, akan ada tambahan lagi sebesar Rp 4 juta dari Bapertarum (Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil). Jadi totalnya untuk PNS Rp 8 juta," terangnya.

Sementara itu, Bupati Abdullah AzwarAnas mengatakan sangat mendukung program pemerintah tersebut agar semakin banyak masyarakat yang memiliki hunian yang layak namun dengan harga terjangkau. Bupati Anas pun mengingatkan kepada pengembang perumahan bersubsidi untuk mematuhi aturan yang telah diterapkan Pemkab. Seperti penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial harus dilengkapi.

"Saya termasuk cerewet tentang perizinan pembangunan perumahan. Ini semata-mata untuk pengendalian agar pengembang tidak sembarangan. Rumah-rumah rakyat ini harus dibangun dengan kualitas yang bagus meskipun perumahan bersubsidi. Selain itu, drainase yang baik dan fasilitas umum juga harus disediakan," pungkasnya. (radar)(r_ta/05102016)