Berdasarkan ketentuan Pasal 316 Ayat (1 )Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi : 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organiasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; 3. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; 4. Keadaan darurat dan/atau; 5. Keadaan luar biasa. Selanjutnya pada Ayat (2 )Pasal 316 Undang-Undang tersebut juga diatur bahwa Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu ) kali dalam 1 (satu ) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Dengan mendasarkan kedua hal substansi perundangan tersebut, maka disimpulkan bahwa APBD dapat diubah 1 (satu ) kali dalam 1 (satu ) tahun anggaran sepanjang memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas.