Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2013

 

Banyuwangi, 1 April 2013 – Rapat koordinasi pelaksanaan program kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan pada hari Senin, 01 April 2013 bertempat di Ruang Rapat  Lantai III Bappeda Kabupaten Banyuwangi  diikuti oleh Kasubag Program atau Bidang yang menangani dari beberapa SKPD yaitu Dinas Pendidikan, Dinas kesehatan, RSUD Blambangan, RSUD Genteng, Dinas PU Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas PU Pengairan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Badan Lingkungan Hidup, Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kantor Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan.

Rapat koordinasi dilakukan dengan tujuan antara lain  :

  1. Mengidentifikasi perkembangan pelaksanaan kegiatan DAK Tahun Anggaran 2013 pada masing-masing SKPD pelaksana, yang meliputi kesesuaian Juknis, realisasi anggaran dan kendala/permasalahan yang dihadapi
  2. Sinkronisasi pelaporan pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan form laporan yang disesuaikan dengan SIEDAK  yang disediakan Bappeda Propinsi Jawa Timur.

Dari penyampaian peserta rapat terhadap pelaksanaan program kegiatan dapat disimpulkan bahwa sampai dengan triwuan I pelaksanaan program kegiatan masih dalam tahap persiapan dan penyesuaian antara kegiatan yang sudah dirancang dalam APBD dengan Petunjuk teknis pelaksanaan yang dikeluarkan oleh kementerian walaupun dana transfer dari pemerintah pusat untuk Tahap I sejumlah Rp. 23.099.328.000,- Milyar sudah berada di Kas Daerah.

Selain penyesuain  program kegiatan oleh karena menu kegiatan yang disediakan dalam juknis tidak sama dengan kegiatan yang terrencana dalam DPA SKD (dilaksanakan melalui proses mendahului PAK / spesifik grant), khusus untuk bidang kesehatan proses pengadaan obat dan perbekalan, khususnya  pengadaan obat dilakukan melalui sistem e-katalog, dimana standart harga obat dan penyedia barang dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dari proses lelang Kementerian Kesehatan melalui oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sehingga Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) hanya menunjuk pihak rekanan pemenang tender dimaksud

Rapat diakhir dengan menyepakati proses pelaporan pelaksanaan kegiatan oleh masing – masing SKPD ditujukan kepada Kementerian masing-masing, Dinas Teknis Pemerintah Propinsi masing -masing  dan Bappeda Kabupaten Banyuwangi.

  • BAGIKAN :