Rapat Koordinasi Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

 

Semarang, 29 Maret 2013 - Rapat Koordinasi Pusat-Daerah Penyediaan Data Pembangunan Daerah dan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), dilaksanakan pada hari Selasa s/d Kamis, 26 - 28 Maret 2013 bertempat di Grand Candi Hotel Jl. Sisingamangaraja No.16 Semarang Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh adalah Ditjen Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI dengan tujuan sosialisasi kebijakan Kemendagri dalam hal penyediaan data pembangunan daerah;  dan Penyampaian Draft Permendagri tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) untuk mendapat penyempurnaan.

Adapun Narasumber dalam Rakor tersebut berasal dari Ditjen Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI dan  Pusat Data dan Informasi Komtel Kementerian Dalam Negeri RI dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah yang diikuti oleh Bappeda seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Materi yang disampaikan antara lain terkait dengan :

  1. Perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana amanat UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan  Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008;
  2. Dalam rangka implementasi peraturan dimaksud Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menyediakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang merupakan sebuah perangkat / jaringan untuk mengumpulkan data secara terpadu di daerah dan pusat sebagai dukungan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dengan menggunakan teknologi informasi;
  3. Draft Permendagri tentang SIPD disampaikan oleh kementerian direspon dan mendapat penyempurnaan dari peserta rapat, yng terkait dengan  :

a)    Struktur dan Substansi Data dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang meliputi nama jenis data, struktur dan klasifikasi pada jenis data, nama elemen data dll.

b)    Struktur Tim Pokja kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan daerah;

c)    Sumber data berasal dari beberapa pihak seperti SKPD, BPS dan instansi vertikal dll;

Diakhir acara disepakati oleh peserta rakor bahwa untuk pengisian data pembangunan daerah yang dilakukan pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan secara maksimal dan tidak terikat batas waktu, hal ini mengingat pengisian data dilakukan secara real time

  • BAGIKAN :