BERITA

Home Berita

SOSIALISASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILA

images

25-07-2013

 

Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 – 2032 pada tanggal 27 Agustus 2012, BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi melaksanakan Kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah tersebut pada tanggal 03 s/d 07 Desember 2012, bertempat di Ruang Rapat Minak Jinggo Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan beberapa Kecamatan. Hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut antara lain wakil dari DPRD Kabupaten Banyuwangi, SKPD di Kabupaten Banyuwangi, Instansi Vertikal, Asosiasi Perumahan, Asosiasi Pengusaha, Akademisi, Media cetak maupun radio, tokoh masyarakat, serta Lembaga Swadaya Masyarakat.

Kegiatan ini memang melibatkan partisipasi banyak pihak dalam pelaksanaanya, sesuai dengan maksud dan tujuan sosialisasi ini sendiri, yaitu agar masyarakat Banyuwangi dapat lebih memahami dan mendalami proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang di wilayah Kabupaten Banyuwangi, serta diharapkan adanya peran serta masyarakat dan swasta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang akan membantu terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang efektif, efesien, serasi, selaras dan tetap memperhatikan kualitas lingkungan.

Efek jangka panjang yang diharapkan dari terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 – 2032 adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 – 2032 selalu dijadikan pedoman oleh para Stakehoders dan masyarakat Banyuwangi dalam :

1. Sinergisitas dan keterpaduan rencana program-program pembangunan daerah, provinsi dan nasional di wilayah kabupaten banyuwangi.

2. Pengendalian pembangunan di wilayah kabupaten banyuwangi baik yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.

3. Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya dengan tetap memperhatikan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

4. Terdorongnya minat investasi masyarakat dan pelaku usaha di wilayah kabupaten banyuwangi.

5. Terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan di kabupaten banyuwangi.

http://localhost/bappeda_offline/asset/upload/berita/img6.jpg